Sebelum sidang paripurna DPR yang berakhir dini hari (31/3) menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), banyak polemik di masyarakat. Diskusi itu umumnya datang dari para tokoh yang berdebat tentang sebuah kebijakan yang, mau tidak mau, harus ditempuh karena kenaikan harga minyak dunia, subsidi salah sasaran, anggaran yang hampir bangkrut, perkiraan inflasi, kenaikan harga-harga, dan topik-topik "elite" lainnya.
Orientasi perdebatan seperti itu berakibat pada minimnya perhatian akan penderitaan rakyat sebagai dampak dari kebijakan tersebut. Celoteh pejabat yang menyatakan pencabutan subsidi harus dilakukan demi perlindungan terhadap rakyat kecil sama sekali bukan merupakan hiburan yang bisa menghapus bayangan rakyat banyak atas penderitaan baru yang segera mereka alami (untung kenaikan ditunda). Alih-alih menjelaskan tentang argumentasi mengapa subsidi harus dicabut, justru rakyat semakin kehilangan kepercayaan pada seluruh penyelenggara negeri ini. Mereka kerap membohongi di balik kata-kata "untuk melindungi rakyat." Padahal sesungguhnya rakyat kecil sedang diseret ke arus besar liberalisme.
Para penguasa seperti sudah kehilangan kesanggupan menjadikan negeri ini aman dan nyaman bagi penghuninya. Para elite justru menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perahan untuk kepentingan diri dan kekuasaannya sendiri. Korupsi semakin marak dengan berbagai modus. Berbagai kejahatan perampokan uang negara semakin mudah disaksikan sebagai pertunjukan sehari-hari. Dalam panggung lain, derajat penderitaan rakyat semakin meningkat. Kita hidup di negeri salah urus!
Yang paling utama dalam kebijakan kenaikan harga BBM adalah penderitaan rakyat. Karena itu, cukup menyedihkan bila hal tersebut hanya direspons sporadis dengan pemberian bantuan langsung tunai. Bantuan tunai itu, sebagaimana pengalaman selama ini, bukan merupakan petunjuk yang baik bahwa negara ini melindungi rakyatnya. Bantuan juga bukan upaya keras pemerintah mengentaskan rakyat dari penderitaan.
Kesibukan pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan langsung sering dapat dibaca semata-mata sebagai upaya pengalihan perhatian dari masalah besar yang melilit negara selama ini, misalnya hilangnya kemampuan negara melindungi rakyat kecil karena negeri ini dikelola secara tidak mandiri. Dalam situasi itu, aparat penyelenggara negara yang memiliki mental buruk justru memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan sendiri.
Para politisi bekerja bukan untuk kebaikan masayarakat umum, melainkan hanya untuk keselamatan dan kesejahteran diri mereka masing-masing. Walaupun semuanya berlindung di balik demi kepentingan rakyat, dalam kenyataannya yang paling sering menjadi korban adalah rakyat pula. Derajat kemiskinan sebagian rakyat semakin parah kendatipun beberapa dari mereka telah disantuni subsidi BBM beberapa saat lalu. Rakyat tetaplah menjadi objek penderita.
Tanpa disadari, keberpihakan penguasa pada pasar bebas yang tertuang dalam berbagai kebijakan merupakan sumber petaka utama rakyat. Sumber daya alam yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran bersama dan kepentingan publik, kenyataannya tidak demikian. Kebijakan ekonomi lebih berpihak pada pasar, dan semua sumber alam dikuasai lingkaran kekuasaan yang berselingkuh dengan pasar.
Kualitas kehidupan manusia Indonesia belum bisa dikatakan lebih baik. Di sisi lain, pemerintah terus mendera dengan berbagai kebijakan yang memberatkan dari waktu ke waktu. Situasi itu sebenarnya menunjukkan kepanikan pemerintah dalam mengurus negeri. Hal itu sekaligus menepis semua pidato manis pemerintah yang menyatakan setiap kebijakan kenaikan harga BBM dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan rakyat miskin. Tambahan orang miskin akibat kebijakan kenaikan harga BBM justru tidak pernah disadari.
Atas dasar pengurangan subsidi, negara selalu mengorbankan rakyatnya dan menjadikan mereka kambing hitam. Kebijakan BBM selalu menjadi opsi utama. Dalam setiap kebijakan BBM, yang sulit dilakukan pemerintah ialah berempati pada kesusahan rakyat. Karena itulah meskipun terdapat berbagai argumen yang sangat ilmiah dan rasional tentang alasan menaikkan harga BBM, rakyat tetap tidak bisa menerima.
Meskipun alasan pemerintah sangat logis, yakni beratnya menyangga subsidi BBM, karena itu perlu diturunkan dari tahun ke tahun, alasan menaikkan BBM itu hanya berpreferensi pada kepentingan pemerintah. Rasa empati pada kalangan rakyat kecil tidaklah terlalu menjadi urusan. Jadi, bukanlah kebijakan menaikkan harga BBM itu yang salah secara teoretis, melainkan kelalaian pemerintah memberi peluang meningkatkan ekonomi rakyat. Itulah yang salah secara teoretis dan praktis.
Masalah utama rakyat kecil bukan hanya kenaikan harga BBM, melainkan juga melambungnya harga-harga yang tidak diimbangi peningkatan pendapatan. Sering terdengar jeritan rakyat, "Gaji tetap, harga meningkat." Inilah secuil "derita rakyat" itu.
Problem BBM selalu membawa konskuensi beratnya beban hidup masyarakat, apalagi jumlah pengangguran diperkirakan bertambah. Demikian pula dengan angka kemiskinan. Di sisi lain, terdapat ketidakjelasan orientasi pemerintahan dalam pemulihan ekonomi. Beban berat selalu di pihak rakyat, sementara keuntungan tetap diraih para penguasa. Begitu hidup sebagai orang miskin di negeri yang penuh dengan penderitaan ini!
0 komentar:
Posting Komentar